Pemerintah Diminta 'Intervensi' Konflik PSSI

Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo menilai pemerintah sudah selayaknya turun tangan dalam mengatasi permasalahan yang melanda Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) saat ini. Pasalnya, kedua kubu yang berselisih sama-sama memiliki legalitas.

"Kongres (Tahunan) di Bali itu bagaimanapun juga sah, karena memang dihadiri oleh semua anggota PSSI," kata Rudy kepada wartawan di Stadion Manahan, Solo, Jumat, 20 April 2012.

"Oleh sebab itu, PSSI sulit untuk rekonsiliasi karena sudah terlanjur. Sudah kepalang basah," sambungnya.

Rudy merupakan mantan anggota Komite Normalisasi (KN) yang dibentuk FIFA untuk mengambil alih tugas anggota komite eksekutif PSSI di masa kepemimpinan Nurdin Halid. KN bertugas menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Solo, Juli 2011.

Sayang setelah KLB permasalahan yang menimpa PSSI tak kunjung berakhir. Banyak anggota PSSI yang tidak puas dengan kepemimpinan Djohar Arifin Husin. Mereka menanggap Djohar dan pengurusnya telah melanggar statuta PSSI dan mengingkari hasil Kongres Bali.

Berawal dari masalah dualisme kompetisi, permasalahan kini merembet hingga ke internal organisasi. Anggota-anggota PSSI yang kecewa dengan kepemimpinan Djohar pun melayangkan mosi tidak percaya. Selanjutnya, melalui wadah Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI), mereka pun menggelar KLB dan memilih ketua umum baru, La Nyalla Mattalitti dan wakil ketum, Rahim Soekasah. Lewat KLB yang digelar di Ancol itu, forum juga memilih 9 anggota exco PSSI yang baru. Rudy sendiri menyayangkan sikap PSSI Djohar dalam merespons protes La Nyalla saat menjabat sebagai anggota exco PSSI. Bila saat itu, Djohar mampu menemukan solusi tepat atas pendapat La Nyalla maka permasalahan menurutnya tidak akan serumit sekarang.

Sebelum menjadi ketua umum PSSI versi KLB Jakarta, La Nyalla merupakan salah seorang anggota exco PSSI pimpinan Djohar. Namun penolakannya terhadap format liga level tertinggi yang diusulkan justru berbuntut pada pemecatannya dari jabatan komite eksekutif.

"Seharusnya Djohar Arifin merespons dan berusaha mencari jalan tengahnya. Bukan malah mengambil cara voting. Nah masalah negara kok voting. Seharusnya votting, solusi terakhir," urainya.

Menurut Rudy, saat ini jalan tengah yang paling ideal dilakukan adalah menggelar KLB dengan bantauan pemerintah. "KLB harus ada campur tangan pemerintah. KLB juga tidak digelar atas versi masing-masing. Carilah ketua PSSI yang benar-benar cinta dengan sepakbola tanah air dan mementingkan kepentingan bangsa negara," beber Rudy.